Kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Se-Provinsi Lampung, Selasa 27 Agustus 2019  ini dibuka oleh Gubernur Lampung yang mana dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Zulfikar, SH,.MH., yang dilanjutkan penyampaian materi kegiatan disampaikan oleh unsur dari Kejaksaan Tinggi Lampung, Kabag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Beli Isnani,SH.,MH., serta materi terakhir di kegiatan hari pertama disampaikan ... Selengkapnya

Rabu, 07 Agustus 2019, Bupati Lampung Tengah LOEKMAN DJOYOSOEMARTO menghadiri Rapat Paripurna Bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah

guna persetujuan tiga (3) RAPERDA yaitu :

Raperda Perubahan APBD TA 2019

Raperda Pemilihan Kepala Kampung

Raperda Perubahan Perangkat Kampung,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung

BANDAR LAMPUNG, 5 AGUSTUS 2019
Ketua TP PKK Provinsi Lampung Ny. Riana Sari Arinal Djunaidi berkunjung ke Anjungan Kabupaten Lampung Tengah didampingi beberapa anggota TP PKK Provinsi Lampung 5 /08/2019. Kehadiran Istri Orang Nomor Satu di Provinsi Lampung tersebut disambut Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dan beberapa Kepala OPD Kabupaten Lampung Tengah. Ny. Riana Sari Arinal sempat mengelilingi  stand pameran OPD dan juga berfoto di Rumah Adat minimalis Lampung Tengah ... Selengkapnya

Guna untuk menambah wawasan bagi para peserta sosialisasi terkait perkembangan peraturan Perundang-undangan khususnya produk hukum daerah Kabupaten Lampung Tengah mengenai Perangkat Kampung, Susunan  Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, maka dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Dasar Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah be ... Selengkapnya

jum'at 19 Juli 2019 Bagian Hukum Setdakab Lampung Tengah Mengadakan Sosialisasi Rancangan Aksi Ham di Rumah Makan Pindang sehat Gunung sugih 

Kabag Hukum Setdakab Lampung Tengah Eko Pranyoto mengatakan, pelaporan aksi HAM dilakukan setiap tiga bulan sekali. “Kita berharap Lamteng mendapatkan predikat hijau dari Kemenkumham dan kabupaten/kota peduli HAM,” kata Eko.

Sejumlah organisasi perangkat daerah turut serta dalam kegiatan RANHAM dan kabupaten/kota ... Selengkapnya